MADIUN – Ribuan anggota yang tergabung dalam Loyalis Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Madiun Raya menggelar Apel Siaga di Padepokan Agung, Sabtu (2/5/2026). Aksi ini merupakan respons atas dinamika legalitas kepengurusan organisasi serta komitmen menjaga keamanan wilayah menjelang bulan Suro 2026.
Koordinator Loyalis PSHT Madiun Raya, Puguh Tri Prayogo, mendesak Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) untuk meninjau kembali Surat Nomor 23/KH/IV/2026 terkait keabsahan kepengurusan. Puguh menilai surat tersebut prematur karena proses hukum mengenai badan hukum organisasi masih bergulir di tingkat banding PTUN Jakarta.
“Kami meminta PB IPSI meninjau kembali surat tersebut. Prinsip kami jelas, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan langkah yang memicu kegaduhan di tingkat akar rumput,” ujar Puguh dalam konferensi pers di hadapan media.
Selain persoalan legalitas di tingkat pusat, Loyalis PSHT juga menyoroti adanya dugaan intimidasi di tempat latihan Ranting Saradan. Mereka secara resmi mendorong Polres Madiun untuk mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan guna mencegah terjadinya gesekan fisik antar kelompok.
Dalam apel tersebut, massa menyatakan dukungan mutlak kepada kepemimpinan Drs. H. R. Moerdjoko H.W. dan H. Issoebijantoro, S.H. Mereka mengeklaim duet kepemimpinan ini merupakan hasil sah Parapatan Luhur Februari lalu, yang diperkuat dengan legalitas sekretariat pusat di Jalan Merak, Kota Madiun.
Menghadapi bulan Suro yang akan datang, Loyalis PSHT mengeluarkan sejumlah imbauan demi menjaga kondusivitas Madiun Raya, meliputi, Seleksi Atribut dengan meminta Forkopimda Kota Madiun untuk selektif dalam izin pemasangan atribut luar ruang dan menertibkan konten provokatif, Sinergi Keamanan, dengan menyatakan kesiapan bersinergi dengan Polres Kota dan Kabupaten Madiun untuk mengawal keamanan selama perayaan Suro, serta seruan damai, yakni dengan mengajak seluruh warga PSHT menahan diri dan mengedepankan rasa persaudaraan di atas kepentingan golongan.
“Bulan Suro harus menjadi momentum mempererat persatuan, bukan justru menjadi ruang untuk konflik dan perpecahan. Ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Puguh.
